KETUA MK SAMPAIKAN KULIAH UMUM TENTANG PEMILU DI HUKUM UBB

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi salah satunya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu). Ini artinya, Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang sangat sentral dalam pemilu selain penyelenggara, pengawas, peserta, dan rakyat sebagai pemilih. Di sisi lain, sebagaimana amanat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan pendidikan tinggi salah satunya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan Kuliah Umum Bersama Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jum’at, 20 Oktober 2023, bertempat di Balai Besar Peradaban (BPP) Universitas Bangka Belitung.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. dalam sambutan mengatakan bahwa atas nama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. beserta Ibu Idayati Anwar Usman yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Ia menambahkan, ini merupakan sebuah kehormatan bagi pohaknya. Ia pun berharap semoga kehadiran Ketua Mahmakah Konstitusi menjadi berkah dan bermanfaat bagi Fakultas Hukum, terutama mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar hukum.

Sementara itu, Rektor Universitas Bangka Belitung, Prof. Dr. Ibrahim, M.Si. dalam sambutan sekaligus membuka acara menyatakan, pihaknya pun sangat senang dan bergembira menyambut kedatangan sosok Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yakni sosok yang dalam konteks terkini sedang menjadi perhatian banyak pihak sebagai pengkawan konstitusi. Ia pun mengajar mahasiswa yang hadir untuk belajar banyak hal dari beliau, termasuk bagaimana seorang Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. bisa menjadi ketua sebuah lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi. Pada sambutannya itu, ia pun menitipkan sebuah pertanyaan menarik, yakni soal cita-cita kecil Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., apakah pernah terpikirkan bakal menduduki posisi seperti saat ini.

Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. dalam pemaparannya mengatakan pemilu tidak boleh dilaksanakan sebagai seremonial lima tahunan semata. Melainkan, harus dimaknai sebagai ikhtiar konstitusional bagi rakyat untuk melakukan suksesi kepemimpinan nasional secara periodik, dalam rangka mewujudkan cita konstitusi, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam sistem negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan, siapa pemimpin kelak yang akan dipilihnya, untuk mewujudkan amanah konstitusi dan aspirasi rakyat. Oleh karena itulah mengapa proses dalam pemilu dikatakan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat, karena di dalam proses pemilulah, rakyat didudukkan pada tempat yang mulia, untuk menentukan nasib perjalanan bangsa, dalam rangka memilih pemimpinnya di lembaga eksekutif, dan para wakilnya di lembaga legislatif.

Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. menambahkan, konstitusi telah mengamanatkan agar pemilu yang diselenggarakan harus didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berkaca pada pengalaman Pemilu Serentak pada 2019 lalu yang terasa begitu menguras perhatian, sumber daya, dan energi yang besar. Ada pihak yang menyalahkan perubahan sistem pemilu dari yang semula terpisah antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun ada pula yang menyatakan keserentakan pemilu merupakan bagian dari konsekuensi dari sistem presidensil yang dianut oleh konstitusi. Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tersebut, MK telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menuntaskan amanah konstitusionalnya, yaitu memeriksa dan memutus perkara PHPU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Masih menurut Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., kesuksesan penyelenggaraan kegiatan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK, tidak semata-mata bergantung kepada MK saja, melainkan juga bergantung kepada berbagai pihak seluruh elemen pemangku kepentingan di dalam pemilu, baik itu para kandidat, partai politik, penyelenggara pemilu, aparatur penegak hukum, hingga akhirnya bermuara kepada MK. Oleh sebab itu, ia menghimbau dan berharap menjelang pemilu serentak 2024 seluruh elemen bangsa dapat saling bahu-membahu untuk mengawal pesta demokrasi yang akan dilaksanakan sehingga demokrasi tetap berada pada track yang benar. Pada kesempatan itu, ia juga menaruh harapan secara khusus kepada kalangan perguruan tinggi/akademis untuk mengawal proses demokrasi yang berlangsung. Menurutnya, peran akademisi juga merupakan pilar demokrasi dan pemain kunci bagi terselenggaranya pemilu serentak 2024 yang sukses dan demokratis, untuk sama-sama mengawal proses demokrasi ini agar tetap berada pada track yang benar.

Ketua Jurusan S1 Hukum, Darwance, S.H., M.H., mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan oleh Jurusan S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa Jurusan S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, mendapatkan ilmu secara langsung mengenai hukum kepemiluan sebagai salah satu instrument penting penyelenggaraan demokrasi, peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelengaraan pemilu, terutama pemilu serentak 2024, serta peran perguruan tinggi dalam penyelengaraan pemilu, terutama pemilu serentak 2024.